Oleh : ICA FROGLES, SE (Wasek MPC PP Lubuklinggau)
Berita dari sebuah portal berita online hari ini sungguh sangat disayangkan. Penasehat Hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau yang melayangkan surat somasi kepada media online serta aktivis, karena pemberitaan terkait mempertanyakan program-program Pemerintah Kota Lubuklinggau semestinya tidak perlu dilakukan. Hal tersebut, menurut hemat kami organisasi Pemuda Pancasila khususnya saya pribadi selaku anggota kader sebuah organisasi besar yang ada di Lubuklinggau yaitu ormas Pemuda Pancasila terlalu berlebihan. Pemerintah seharusnya bisa menyikapi hal tersehut secara profesional, bijaksana dan arif.
Pemberitaan tersebut hari ini bisa dinilai sebuah bentuk sikap anti-kritik yang ditunjukkan oleh pemerintah. Sikap anti-kritik adalah sebuah kemunduran di tengah arus kemajuan ilmu pengetahuan, informasi dan teknolgi serta era globalisasi seperti saat ini. Pemerintah tidak boleh anti-kritik sebab kritikan adalah upaya mengurai persoalan. Upaya mencari titik permasalahan dan kemudian mencari solusi atas hal-hal yang menjadi penghambat berjalannya program-program pemerintah tersebut. Sinergitas pemerintah dengan berbagai pihak, baik kepada media, para aktivis maupun masyarakat sangat diperlukan dalam menunjang percepatan pembangunan atau berjalannya program-program pemerintah.
Media, baik cetak, elektronik maupun online sejatinya adalah pemberi informasi yang dibutuhkan oleh siapa saja dan merupakan wadah yang legal dan dilindungi oleh undang-undang. Pemerintah Kota Lubuklinggau dalam hal ini dapat memberdayakan media-media yang ada di Kota Lubuklinggau sebagai penyambung lidah antara pemimpin (pemkot Lubuklinggau) kepada rakyat yang berada di bawah naungannya. Agar program-program pemerintah dapat diinformasikan secara luas dan massif ditengah-tengah masyarakat (rakyatnya). Pun demikian halnya dengan aktivis-aktivis yang ada di Kota Lubuklinggau. Hadirnya para aktivis bisa menjadi penyambung lidah antara masyarakat kepada pemimpinnya tentang banyak hal. Selain itu para aktivis juga hadir sebagai kontrol sosial (social control) atas program-program dan atau kebijakan yang buat oleh pemerintah agar pemerintah bisa tetap berada dalam jalurnya (on the right track).
Disamping itu juga, pemerintah bisa menyerap informasi yang ada ditengah-tengah masyarakat melalui media dan para aktivis sehingga pemerintah bisa membuat program-program yang tepat sasaran dan bermanfaat kepada masyarakatnya. Komunikasi yang baik antara pemimpin dan rakyat atau sebaliknya antara rakyat dan pemimpin sangat perlu dibangun dan dijaga agar terciptanya roda pemerintahan yang kondusif, tertib dan solutif.
Harapan salaku kader dari organisasi Pemuda Pancasila hal ini tidak pernah terulang kembali di kemudian hari.
Salam Lubuklinggau Berkemajuan. (Tim).
