Databicara.net, Lubuklinggau – Pelantikan staf khusus percepatan pembangunan Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Terkesan secara tiba-tiba diduga tanpa adanya seleksi secara terbuka alias Gomok- gomok dan melihat terlebih dahulu visi misi serta Progam yang bakal membantu Program Bupati Musirawas, Jadi pertanyaan publik. Jumat, (3/9/2021).
Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM – BAPAK) wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Sony, Sebagai Aktivis Pengamat Pembangunan Pemerintah tentunya berperan kuat memonitoring, Apalagi dimasa Pademi seperti saat sekarang dimana masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari seorang Pemimpin.
“Saya sangat terkejut, tau-tau ada pelantikan staf khusus percepatan pembangunan di pendopoan Rumah Dinas Bupati Musi Rawas yang disuga tanpa melalui penjaringan yang terbuka dan tanpa memikirkan anggaran yang saat ini terjadi recofusing besar besaran karena tedampak covid 19,” jelasnya.
Selanjutnya, Ia juga mengatakan semestinya Regulasi yang menjadi landasan pembentukan mesti di tuangkan dalam Peraturan Daerah, jangan hanya mengandalkan SK (Surat keputusan) Bupati. Hal hal yang mengatur kewenangan dan jalur koordinasi para staf khusus percepatan pembangunan mesti di jabarkan secara detail agar tidak tumpang tindih atau mengambil kewenangan ditiap -tiap OPD.
“Kalau sudah ada SK jelas ada beban anggaran APBD, Nah, bentuk koordinasi seperti apa yang tidak termasuk di dalam kewenangan OPD yang bisa menjadi masukan buat Bupati itu mesti di jelaskan, Saya rasa tidak ada batasan kepala OPD untuk berkoordinasi dan memberikan ide atau masukan dengan bupati, Apalagi, kan sudah ada beberapa staf ahli PNS yang membantu keseharian tugas Bupati, Apakah itu belum cukup”. ujarnya.
Ditambahnya, Kinerja Bupati dan realisasi APBD di awasi oleh rakyat maka jangan sampai ada kepentingan pribadi yang terselubung atau kebijakan anggaran, Jangan sampai di susupi politik diduga balas jasa dan praktek nepotisme.
“Saya berharap pelantikan ini jangan sampai adanya kepentingan pribadi yang terselubung lantaran diduga adanya politik balas jasa dan praktek nepotisme karena hal ini berkenaan dengan uang Negera”. (Joni /rls).
