DATABICAFA.NET, MUSI RAWAS – Entah apa yang ada di benak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Musi Rawas, Supardiono bukannya memberikan jawaban terkait delapan kegiatan yang diduga mark up dan habis hanya untuk honorium pegawai saja ditahun 2021 malah memilih diam (bungkam) tanpa suara saat dikonfirmasi awak media
Berdasarkan informasi dari narasumber yang dapat dipercaya dan dokumen yang dimiliki awak media delapan kegiatan yang diduga adanya Mark Up dan diduga anggaran dihabiskan hanya untuk membayar honorium pegawai serta petugas saja pada tahun 2021 yang lalu.
1.kegiatan Penyedian dan distribusi sarana KIE program KKBPK Rp 84.480.0002.Kegiatan pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK Rp 2.094.050.000.
3 kegiatan Pengendalian program KKBPK Rp 101.852.0004.kegiatan Penggerakan Kader instutusi masyarakat perdesaan (IMP) Rp 955.200.0005.kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontra sepsi jangka panjang (MKJP) Rp 783.793.000.
6.kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB Rp.715.904.0007.kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejaheraan keluarga (BKB,BKL,BKR,BPPPKS,PIK-R, dan pemeberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS) Rp 275.500.000.
8.kegiatan Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjuta usia serta pengelolaan keuangan keluarga ) Rp 611.600.000.
Sementara itu, terpisah hingga berita ini terbit secara berulang kali dikonfirmasi baik melalui pesan singkat WhatsAap dan ditemui diruang kerjanya Drs.Supardiono Kepala Dinas PPKB Musi Rawas selalu tak mendapat jawaban padahal jelas sudah menjadi kewajiban selaku pengguna anggaran atau kepala dinas untuk memberikan klarifikasi apa yang dipertanyakan oleh awak media terkait dengan keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran. (Jhoni farles).
