Databicara.net, Lubuklinggau – Lembaga KPK Sumsel menggelar Unjukrasa di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Lubuklinggau, Provinai Sumatera Selatan. Guna menyampaikan beberapa tuntutan melalui orasi yang dipimpin langsung oleh Dirwaster L-KPK, Ali Muap. Kamis, (03/11/2022).
Dalam orasinya Ketua Dirwaster L-KPK, Alli Mu’ap bersama Tomy J Pisa menyoroti berbagai permasalahan yang ada di Dinas tersebut atas dugaan tidak transparan dalam pengelolaan anggaran serta banyaknya kendaraan operasionalnya yang tidak layak jalan, bahkan alat berat milik Dinas terkait jenis Escavator tidak jelas kemana rimbanya hingga kini, ditambah lagi permasalahan pemecatan beberapa karyawan secara sepihak oleh DLH kota Lubuklinggau.
Selanjutnya, disampaikan juga oleh, Mu’ap, sapaan akrabnya sebagai warga Kota Lubuklinggau dan pemerhati dalam pemberantasan korupsi merasa terpanggil dengan segala permasalahan yang ada di DLH sebagai bentuk kecintaannya dalam segala kemajuan dan perkembangan khususnya di kota Lubuklinggau.
“Kami mempertanyakan ketransparanan penggunaan anggaran yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 lalu, Sehingga banyak kendaraan yang tidak layak Operasi, termasuk Ada pemecatan Tenaga Honorer yang banyak bermasalah dan tanpa melalui teknis yang benar,” terang Ali Mu’ap Dirwaster L-KPK ini dengan tegas.
Sementara itu, salah satu Anggota L-KPK, Tomy J Pisa, saat orasi dirinya menyampaikan selaim transparansi anggaran dia juga mempertanyakan terkait alat berat milik Dinas LH terkesan tidak jelas keberadaannya.
“Kami dari L-KPK mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran yang selayaknya adalah hak masyarakat untuk mengetahuinya, juga mempertanyakan alat berat excavator Dinas ini, sebab kami tidak melihat barang itu ada disini saat ini”. Katanya.
Lanjutnya, “Dan Alat pendukung kegiatan lain yakni alat operasional diduga banyak yang tidak layak dioperasokan kembali, ini menyebablan aktifitas kegiatan operasional bahkan bisa juga mencelakai pengguna jalan lainnya, kalau kondisi kendaraan seperti itu terus dipakai untuk operasional, kemana dana pemeliharaan dialokasikan”. Tambah Tomy J Pisa.
Di tengah orasi Kadin DLH Kota Lubuklinggau, Ir. Subandio Amin Langsung menemui pendemo untuk mengajak mediasi ke dalam ruangan kantor DLH.
Dikesempatan ini, Ali Mu’ap, dan beberapa peserta aksi terus mempertanyakan kepada Kadin DLH mengenai informasi dan fakta temuan dilapangan berikut hal lainnya yang berkaitan dengan tuntutan dalam aksi tersebut.
Menurutnya, Dari paparan pihak DLH tersebut berdasarkan data data yang ia miliki terkesan tak sesuai dengan harapan, Dijelaskannya dalam waktu dekat pihaknya akan gelar aksi kembali.
“Tidak sesuai dengan data yang dimiliki, Tidak tutup kemungkinan akan diadakan Aksi ke Dua dan Melaporkan ke APH”. Tutupnya. (Rls).
