Databicara.net, Musi Rawas – Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) dan Pengeloaan Dana Desa (DD) Desa P1 Mardiharjo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, tahap III TA 2022 dan tahap I TA 2023 diduga adanya paksaan hingga realisasinya Diragukan.
Terungkapnya hal tersebut (27/3), berdasarkan pernyataan dari Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Mardiharjo, Asma Paris, saat diwawancarai awak media dirinya mengakui “Pusing” dikarenakan semenjak dirinya menjabat sebagai Kepala Desa Mardiharjo banyak oknum LSM dan Wartawan yang mendatanginya dan bertanya – tanya terkait Dana Desa.
“Sangat banyak Wartawan, LSM yang datang bertanya mengenai Dana Desa, Sampai pusing”. Keluhnya pada awak media.
Selain itu, Dirinya juga mengakui bahwa Jabatan yang ia emban adalah Perintah langsung dari atasannya, Menurutnya, dirinya terkesan dipaksa untuk menjadi Penjabat Kepala Desa Mardiharjo oleh Camat Kecamatan Purwodadi.
“Saat pak Camat (Erman Hari Rustaman) Meminta saya jadi PJ, saya sempat menolak dengan alasan saya belum sanggup, Ahirnya saya duduk jadi PJ di Desa ini, Karena tidak ada yang mau jadi PJ”. ungkapnya.
Selanjutnya dirinya menjelaskan, tentang realisasi keuangan Desa Mardiharjo pada tahap III tahun anggaran 2022 yakni meningkatkan pembangunan Desa, “untuk tahap 3, Plat duiker dan Talud, Saya lupa anggaran nya”. dalihnya sembari mengatakan “untuk Bagi Hasil Pajak (BHP) berkisar Rp.80 juta digunakan untuk bangunan pagar kantor desa Rp.47 juta dan untuk gaji Marbot dan Linmas”. tutupnya.
Sementara Camat Kecamatan Purwodadi, Erman Hari Rustaman, Saat hendak diwawancarai terkait dugaan adanya pemaksaan Jabatan terhadap Penjabat (PJ) Kepala Desa (Kades) Mardiharjo, dirinya belum dapat ditemui. “Auditorium Musrebang”. katanya.
Menurut Camat, Jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Mardiharjo tersebut berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama. “Diusulkan, Nanti dikonfirmasi dengan yang bersangkutan”. tulisnya melalui WhatsApp pribadinya. (Tim).
