Databicara.net, Lubuklinggau – Terkait somasi yang dilayangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau kepada media online, serta organisasi kepemudaan (OKP), yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), karena ada pemberitaan yang mengkritik soal progres program pemerintah, turut menjadi perhatian politisi di Kota Lubuklinggau.
Wansari, S.E, Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Fraksi PDI-P mengaku, sangat menyayangkan perihal somasi yang dilayangkan Pemkot Lubuklinggau tersebut.
“Yang ditayangkan oleh salah satu media online itu kan tentang pemberitaan yang menurut saya lebih ke isi pikiran mahasiswa atau masyarakat tentang janji politik atau kampanye, apalagi mereka juga punya hak untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan Pemkot Lubuklinggau. Jadi, dalam hal ini menurut saya sangat jauh dari kepentingan politik atau kepentingan pribadi. Ini tak lebih dari suara masyarakat banyak yang seharusanya jadi bahan koreksi dan introspeksi Pemkot Lubuklinggau,” tegas Awun sapaan akrabnya, Sabtu (5/6).
“Mengapa suara-suara ini muncul?. Lalu, apakah yang disampaikan itu memang benar?. Tentu rakyat juga butuh jawaban,” tambah Awun.
Awun menyarankan, agar Pemkot Lubuklinggau segera melaksanakan janji-janji kepada masyarakat. Terlebih, menurutnya masih ada kesempatan jika benar ada janji politik yang belum terpenuhi.
“Dan jika itu benar, masih ada sisa waktu untuk memperbaiki atau memenuhi janji politik. Serta, jika itu salah terkait apa yang disampaikan atau yang ditanyakan rakyat, berarti ada yang tersumbat informasinya, terkhusus dari bagian humas dan media center Pemkot Lubuklinggau. Jadi pejabat publik itu jangan tipis telinga, apalagi di zaman digitalisasi, semua bisa mendapatkan informasi dari seluruh sudut dunia,” jelasnya.
“Termasuk, juga bagi kawan-kawan jurnalis sudah selayaknya juga menyampaikan berita yang berimbang atau sesuai dengan fakta. Namun, untuk pejabat publik juga jangan alergi dengan kawan-kawan media, sebab media sebagai penyampai informasi adalah salah satu pondasi demokrasi,” pungkas Awun. (Tim).
