MUSI RAWAS,Terkait pemberitaan bungkamnya Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Musi Rawas yang bungkam saat dikonfirmasi kegiatan dirinya sangat kecewa sebab apa yang dilakukan kepala dinas bukanlah mencerminkan sosok pejabat yang memiliki keterbukaan terhadap awak media selaku pemantau penggunaan anggaran negara yang dikelola oleh OPD.
Hal itu diungkapkan langsung Ali mu’ap Dirwaster Lembaga KPK bahwa dirinya sangat Menyayangkan atas sikap kepala dinas PPKB yang tidak terbuka tentang kegiatan yang dikonfirmasi awak media sebab sudah menjadi kewajiban kepala dinas untuk transpransi dalam penggunaan anggaran yang pihaknya kelola.
“Ada apa dengan kepala dinas ini yakni pak Supardiono selaku kepala dinas tidak mau menjawab atau berkomunikasi dengan awak media apa alergi atau takut lantaran dikonfirmasi kegiatan yang dikelola untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Pria yang merupakan aktivis muda Sumatera Selatan ini dan sudah banyak mengkritik bobroknya kinerja OPD di Sumatera Selatan Khususnya Kabupaten Musi Rawas mengingatkan agar seluruh kepala OPD untuk tidak alergi dengan awak media dan terbuka ke publik jika dikonfirmasi tentang penggunaan anggaran negera .
“Atas tindakan kadis ini mencerminkan tertutupnya keterbukaan informasi publik dengan hal ini kami Lembaga KPK Tidak tutup kemungkinan akan melakukan Aksi Damai di Depan Kantor PPKB Dalam Waktu Dekat ini untuk karena dinilai adanya ketertutupan informasi tentang penggunaan anggaran yang dinilai ade yang aneh,”tegasnya.
Diberitakam sebelumnya bahwa Dikonfirmasi Kegiatan Yang diduga Mark Up Dan Habis Untuk Honorium,Kadis PPKB Musi Rawas Terdiam Tanpa Suara ,Entah apa yang ada di benak Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kabupaten Musi Rawas ,Supardiono bukannya memberikan jawaban terkait delapan kegiatan yang diduga mark up dan habis hanya untuk honorium pegawai saja ditahun 2021 malah memilih diam (bungkam) tanpa suara saat dikonfirmasi awak media
Berdasarkan informasi dari narasumber yang dapat dipercaya dan dokumen yang dimiliki awak media, delapan kegiatan yang diduga adanya Mark Up dan diduga anggaran dihabiskan hanya untuk membayar honorium pegawai serta petugas saja pada tahun 2021 yang lalu :
1.kegiatan Penyedian dan distribusi sarana KIE program KKBPK Rp 84.480.000
2.Kegiatan pengelolaan operasional dan sarana dibalai penyuluhan KKBPK Rp 2.094.050.000
3 kegiatan Pengendalian program KKBPK Rp 101.852.000
4.kegiatan Penggerakan Kader instutusi masyarakat perdesaan (IMP) Rp 955.200.000
5.kegiatan Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontra sepsi jangka panjang (MKJP) Rp 783.793.000
6.kegiatan Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB Rp 715.904.000
7.kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejaheraan keluarga (BKB,BKL,BKR,BPPPKS,PIK-R, dan pemeberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS) Rp 275.500.000
8.kegiatan Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat,generasi berencana,kelanjuta usia serta pengelolaan keuangan keluarga ) Rp 611.600.000
Sementara itu terpisah hingga berita ini terbit secara berulang kali dikonfirmasi baik melalui pesan singkat what shup dan ditemui diruang kerjanya Drs.Supardiono Kepala Dinas PPKB Musi Rawas selalu tak mendapat jawaban padahal jelas sudah menjadi kewajiban selaku pengguna anggaran atau kepala dinas untuk memberikan klarifikasi apa yang dipertanyakan oleh awak media terkait dengan keterbukaan informasi tentang penggunaan anggaran .(Joni Farles).
